Ditulis oleh Administrator

Kategori: Berita

Diperbarui pada 16 Jun 2016

Dilihat: 2307

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Freeport Indonesia sepakat untuk memperpanjang pembahasan amandemen kontrak hingga enam bulan ke depan.

“Jadi kita membuat rancangan kelanjutan Memorandum of Understanding (MoU) yang akan expired (tanggal) 24 Januari 2015,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Kementerian ESDM, R Suhyar, Jakarta, Jumat (23/1/2015).

Sukhyar menuturkan, pemerintah bersama Freeport akan menyusun poin-poin kesepakatan baru di luar yang lama. Ada fokus-fokus tambahan dalam MoU yang baru ini, salah satunya adalah memperbesar benefit Freeport bagi Papua.

“Pertanyaannya kan kenapa diperpanjang? Satu, yang jelas (MoU) pertama belum selesai. Kedua, kita ingin Freeport membangun Papua,” kata Sukhyar.

Lebih lanjut dia bilang, Freeport bisa membangun industri di Papua, paling gampang adalah membangun indsutri hilir berbasis tembaga. Menurut Sukhyar, opsi ini lebih mudah ketimbang Freeport membangun smelter di Papua.

Pertama, sudah ada pasokan tembaga yang bisa dipasok ke Papua. Kedua, industri hilir tembaga dinilai lebih menjanjikan. “Apa misalnya? Pipa, tembaga aloy, kawat, dan plat-plat baja. Itu lebih promising. Tapi bukan berarti (di Papua) tidak ada potensi membangun smelter copper,” imbuh dia.

Namun, saat dikonfirmasi soal keinginan pemerintah agar Freeport membangun smelter di Papua, Sukhyar tidak menjawab dengan tegas. “Yang jelas, kalau ingin memperlihatkan wujud pemurnian, kalau mau cepat itu di Jawa. Di Papua butuh waktu lama, tapi bukan berarti tidak bisa. Tapi yang cepat (dibangun di Papua) adalah industri hilir berbasis tembaga. Itu lebih promising,” kata Sukhyar.

Narasumber : kompas.com

Ditulis oleh Administrator

Kategori: Berita

Diperbarui pada 16 Jun 2016

Dilihat: 1947

JAKARTA. Saat ini, Bank Indonesia (BI) masih nyaman untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate pada level 7,75%. Padahal, sejumlah negara lain seperti Bank of Canada dan Bank Sentral India, memangkas suku bunga acuan mereka karena penurunan inflasi dari merosotnya harga komoditas.

Agus Marto D.W Martowardojo, Gubernur BI, mengatakan, jika inflasi belum terkendali dan transaksi berjalan belum memadai maka belum ada pergerakan pada suku bunga, sehingga BI masih melihat dampak pasar. “BI belum bisa melakukan penyesuaian BI rate,” kata Agus, Jumat (23/1).

Menurutnya, penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah pada bulan Januari ini dan penurunan harga cabai mulai menunjukan inflasi yang rendah, namun inflasi itu belum terkendali, karena harga barang seperti daging ayam dan telor ayam menunjukan tren peningkatan. “Tentu itu harus disikapi karena masih tercatat inflasi,” tambahnya.

BI memproyeksikan, inflasi masih akan tinggi pada Januai sampai Oktober tahun 2015, namun menjelang akhir tahun inflasi akan mencapai target 4% plus minus 1%.

Perry Warjiyo, Deputi Gubernur BI, mengatakan, inflasi tercatat turun menjadi 7,5% dari 8% pada bulan Januari 2015. “Berdasarkan minggu ketiga, bisa dikatakan inflasi 7,5% (yoy),” ucap Perry.

Agus Tony Poputra,  Pengamat Ekonomi dari Universitas Sam Ratulangi Manado, menyampaikan BI seharusnya segera menurunkan bunga acuan BI rate, karena laju inflasi cenderung melemah. Menurut dia, pada Januari 2015 ini diperkirakan akan terjadi inflasi negatif atau deflasi terkait penurunan harga BBM dan harga bahan makanan.

Narasumber : kontan.co.id

Ditulis oleh Administrator

Kategori: Berita

Diperbarui pada 16 Jun 2016

Dilihat: 2498

Jakarta – Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) memproyeksikan pengurangan ekspor batubara minimal 50 juta ton mampu menaikkan harga komiditas tersebut di tahun ini. Hal ini menyusul harga batubara acuan (HBA) Januari ini yang hanya US$ 63,84 per ton atau lebih rendah dibandingkan pada akhir 2014 sebesar US$ 64,65 per ton.

Ketua APBI Bob Kamandanu mengatakan, ekspor batubara tahun ini ditetapkan sebesar 333 juta ton. Pasalnya, produksi batubara 2015 ditetapkan pemerintah sebesar 425 juta ton. Dari produksi itu sebanyak 92 juta ton akan dialokasikan untuk kebutuhan batubara dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO).

"Kalau mau memberi shock terapi ke pasar, kita harus mengurangi (pasokan ekspor) secara signifikan. Karena buyer perlu dan harga akan naik. Saya sarankan paling tidak ada 50 juta ton yang dihilangkan di pasar sehingga suplai tidak terlalu besar," kata Bob di Jakarta, Kamis (22/1).

Bob menuturkan, harga batubara melemah sepanjang 2014 karena over suplai di pasaran. Dari produksi tahun lalu sekitar 450 juta ton, alokasi untuk dalam negeri hanya sekitar 70 juta ton dan sekitar 390 juta ton batubara diekspor. Dia berharap pemerintah mendukung upaya yang dilakukan asosiasi untuk menaikkan harga batu bara lantaran pengurangan target produksi dinilai belum mampu menaikkan harga batubara.

Lebih lanjut Bob mengungkapkan sejumlah pelaku usaha memiliki cara tersendiri dalam menyikapi melemahnya harga batubara. Salah satunya yakni dengan menjual batubara di atas harga pasar dan HBA yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Yang saya lihat dan yang terjadi di lapangan, pembeli mengacu dengan harga indeks. Tapi karena penjual tidak mau, makanya rata-rata harga jual sekarang berada di atas indeks. Jadi harga terbentuk atas kesepakatan antara penjual dan pembeli," jelasnya.

Dia menyebut mekanisme itu wajar lantaran pihak pembeli tidak mempermasalahkan harga yang ditetapkan penjual di atas harga pasar. Hal ini terjadi karena pembeli membutuhkan pasokan batubara. Harga batubara yang dijual sekitar 10 persen di atas harga pasar. "Pembeli mau mengerti kondisi itu, sehingga tidak ada masalah," ujarnya.

Penulis: RAP/PCN

Sumber:Investor Daily

Narasumber : beritasatu.com

Ditulis oleh Administrator

Kategori: Berita

Diperbarui pada 16 Jun 2016

Dilihat: 2063

Bisnis.com, JAKARTA - Harga CPO di Bursa Malaysia semakin merosot pada penutupan perdagangan Jumat (23/1/2015). CPO diperdagangkan di Rp7,80 juta per ton pada penutupan.

Kontrak CPO untuk Maret 2015 diperdagangkan turun 0,67% ke harga 2.240 ringgit per ton atau sekitar Rp7,80 juta per ton pada penutupan perdagangan hari ini.

Perdagangan komoditas berkode KOH5 itu diperdagangkan pada kisaran 2.234–2.260 ringgit per ton setelah dibuka di harga 2.241 ringgit per ton.

Kontrak CPO untuk April 2015, kontrak CPO teraktif di Bursa Malaysia, hari ini juga merosot pada penutupan. Komoditas tersebut ditutup turun 0,85% di 2.227 ringgit atau Rp7,70 juta per ton.

Perdagangan kontrak CPO April hari ini berkisar di 2.222—2.244 ringgit per ton setelah dibuka di 2.234 ringgit per ton.

Pergerakan Harga CPO*

*kontrak Maret 2015

Sumber: Bloomberg

Narasumber : bisnis.com