NEW YORK. Harga minyak dunia melesat lebih tinggi pada Senin (Selasa pagi WIB), karena investor meragukan kesepakatan nuklir antara Iran dan kekuatan dunia pekan lalu akan segera meningkatkan pasokan minyak mentah.

Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei, naik tiga dollar AS menjadi ditutup pada 52,14 dollar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Patokan Eropa, minyak mentah Brent untuk pengiriman Mei, bertambah 3,17 dollar AS menjadi menetap di 58,12 dollar AS per barel di London.

Harga minyak telah jatuh pada Kamis lalu di tengah berita kesepakatan awal antara Iran dan kekuatan internasional yang membuka jalan bagi Teheran untuk mengurangi kegiatan nuklirnya dalam pertukaran untuk keringanan hukuman sanksi ekonomi, termasuk pada investasi minyak.

Tetapi pada Senin, para pedagang menyimpulkan perjanjian itu dalam waktu dekat tidak akan memiliki dampak terhadap pasokan minyak mentah.

"Ada kesadaran bahwa minyak Iran tidak akan mengalir ke pasar dunia dalam waktu dekat," kata Bart Melek, kepala strategi komoditas di TD Securities.

Phil Flynn, seorang analis Price Futures Group, mengatakan masih ada banyak rintangan sampai sanksi-sanksi terhadap Iran dicabut. Langkah tersebut akan memerlukan negosiasi tambahan dengan Iran, serta izin dari pengawas senjata internasional dan semacam resolusi di DPR AS, di mana Partai Republik telah menolak keras perjanjian tersebut.

"Mungkin satu tahun di awal bahwa kita akan melihat bahwa minyak mentah Iran melanda pasar dan pada saat itu kelebihan pasokan minyak akan berkurang," kata Flynn.

Kesepakatan Iran adalah "judul bearish untuk harga minyak," kata sebuah catatan Morgan Stanley. "Namun demikian, penyelesaian rincian pada Juni akan sulit. Sekalipun sukses, sedikit minyak diperkirakan pada akhir tahun." Para analis mengatakan pasar minyak juga mendapat dukungan dari berita bahwa Arab Saudi menaikkan harga pengiriman minyak mentah ke Asia.

NEW YORK. Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve, harus memperhatikan pelemahan data ekonomi AS belakangan ini untuk menimbang kenaikan suku bunga. Presiden The Fed New York, William Dudley mengatakan, data tenaga kerja bulan Maret yang melemah hanya sementara. "Tapi bank sentral harus menentukan apakah pelemahan ini merupakan tanda-tanda perlambatan pasar tenaga kerja yang lebih substansial," kata Dudley.

Dudley yang merupakan anggota permanen Federal Open Market Committee (FOMC) dan anggota-anggota lain terus menekankan bahwa kenaikan suku bunga acuan AS akan menunggu perbaikan sektor tenaga kerja dan inflasi pada target 2%. "Waktu normalisasi akan tergantung data dan masih belum tentu karena ekonomi tidak bisa diantisipasi penuh," kata dia.

Dudley memperkirakan, pertumbuhan ekonomi AS yang hanya 1% pada kuartal I 2015, akan naik menjadi lebih dari 2% di tahun ini. Dia memprediksi, tingkat pengangguran bisa turun dari 5,5% menjadi 5% pada akhir 2015.

JAKARTA. Pengusaha perkebunan kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) akhirnya sepakat: kebijakan pungutan atas ekspor CPO sebesar US$ 50 per ton dan produk turunannya sebesar US$ 30 per ton dapat memberikan efek positif bagi kelangsungan industri sawit nasional serta kembali mengerek harga CPO global.

Gandhi Sulistyanto, Managing Director PT Sinar Mas Group mengatakan, pengembangan biodiesel dalam negeri bakal mempengaruhi supply dan demand produk CPO di dalam dan luar negeri. Bila produk CPO ini mampu diserap dalam negeri, otomatis ekspor CPO berkurang dan akan mendongkrak harga CPO di pasar internasional.

Kondisi itu tentu saja berpotensi mengerek harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Untuk itu, pengusaha sawit menginginkan kebijakan biodiesel segera berjalan. "Makin cepat implementasinya, makin cepat harga CPO naik. Produk CPO cepat terserap," ujarnya, Senin (6/4).

Gandhi memperkirakan, dalam jangka pendek, program biodisel bisa menyerap 2,5 juta produk CPO domestik dan dalam jangka panjang diharapkan mencapai 5 juta ton per tahun.

Martias, Presiden Direktur Surya Dumai Grup (SDG) menambahkan kebijakan mandatori biodiesel sebesar15% atau B-15 akan membuat pasokan CPO di pasar internasional berkurang, otomatis harga CPO dunia bakal naik.

Baik Sinar Mas maupun Surya Dumai mengaku siap membayar pungutan US$ 50 per ton ke kas negara dari tiap ton CPO yang mereka ekspor untuk  CPO Supporting Fund (CSF).

Efek positif kebijakan ini juga bakal dinikmati petani. Asmar Arsjad, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengatakan pengembangan industri biodiesel cukup mendesak guna meningkatkan harga jual TBS petani sawit.

Ekspor 20 juta ton

Meski pengembangan industri biodiesel akan menyerap CPO dalam jumlah besar, Rachmat Gobel, Menteri Perdagangan memastikan kebijakan mandatori biodiesel tidak akan menganggu kebutuhan kelapa sawit untuk komoditas pangan seperti minyak goreng dan margarin. Pasalnya, produk CPO yang digunakan untuk biodiesel berasal dari kelebihan ekspor produk CPO.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Srie Agustina menambahkan, produksi minyak goreng saat ini masih surplus. Alhasil, dengan kebutuhan saat ini, pasokan  lebih dari cukup sehingga harganya tidak akan naik. "Kita surplus cukup besar, harga akan naik bila pasokan kurang," ujar Srie, Senin (6/4).

Tahun ini, Srie menjelaskan, pemerintah memperkirakan total produksi minyak goreng sebesar 21,9 juta ton dengan kebutuhan dalam negeri sebanyak 5,2 juta ton. Produksinya dari minyak sawit dan kopra.

Kementerian Perdagangan (Kemdag) juga memproyeksikan, tahun ini, produksi CPO lebih dari 30 juta ton. Dari produksi ini, sebanyak 5 juta ton di antaranya untuk industri biodiesel, 5 juta ton untuk kebutuhan non biodiesel domestik, seperti minyak goreng dan sejenisnya. "Sementara 20 juta ton lainnya untuk diekspor," beber Rachmat.

Produksi ini berkembang lebih cepat dibandingkan permintaan internasional. Dengan adanya pungutan atau CSF ini, pemerintah berharap dapat mengurangi impor  bahan bakar minyak atau BBM, serta membuat nilai tukar rupiah makin stabil, dan devisa bertambah.

Rahmat juga berharap, pengembangan industri biodiesel dalam negeri juga akan mengurangi volume ekspor minyak sawit di pasar internasional. Dengan begitu, harga CPO yang tengah lesu berpotensi ikut terdongkrak.

JAKARTA. Mega proyek jalan tol Trans Sumatra dimulai. Jika tak ada aral melintang, proyek yang diperkirakan menelan dana investasi sebesar Rp 360 triliun ini akan mulai dibentangkan 25 April 2015.

Tahap awal, proyek jalan bebas hambatan sepanjang 2.818 kilometer (km) ini akan  dimulai untuk ruas jalan tol Bakauheni-Terbanggi sepanjang 150 km.  Hutama Karya menjadi perusahaan milik negara pertama yang mendapat kesempatan menggarap jalan ini karena telah mengantongi surat penetapan persetujuan lokasi pembangunan.

Agar proyek berjalan mulus,  pemerintah akan menyelesaikan proyek jalan tol ini hingga ke Palembang. Karena itu,  pemerintah akan bergegas merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No 100 /2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan,  dalam revisi aturan itu, pemerintah akan memperluas penugasan pembangunan jalan tol Trans Sumatra.  Tak cuma ke Hutama Karya, proyek jalan  tol ini akan diserahkan ke konsorsium BUMN yang terdiri PT Hutama Karya, PT Jasa Marga, PT Wijaya Karya dan PT Waskita Karya.

"Perusahaan konsorsium sudah terbentuk, teknis pengusahaannya akan diatur Menteri BUMN," tandas Basuki, Kamis (2/4).  Hanya, pemerintah belum merinci pekerjaan, termasuk pembagian proyek jalan tol antar BUMN itu.

Tapi,  I Gusti Ngurah Putra, Direktur Utama Hutama Karya yakin akan mendapatkan penugasan lebih banyak dari Perpres lama.  Di aturan lama,  Hutama Karya mendapat mandat membangun empat ruas jalan tol.  Yakni Medan-Binjai; Pekanbaru-Dumai; Palembang-Indralaya, Bakauheuni- Terbanggi Besar.

Sayang, ia belum mau menyebutkan proyek yang akan  Hutama Karya pegang sesuai aturan baru.

Direktur Utama PT Waskita Karya Toll Road juga belum bisa banyak bercerita atas proyek ini.  Hanya saja, Waskita siap mendapat mandat dari induk usaha, Waskita Karya untuk ikut menggarap proyek ini, baik  sebagai kontraktor maupun operator. "Tapi kami menunggu Perpres," kata Dono Prawiro kepada KONTAN pekan lalu.

Setali tiga uang, menurut David Wijayatno, Sekretaris Perusahaan PT Jasa Marga, perusahaan pengelola jalan tol terpanjang di Indonesia memilih menunggu revisi Perpres agar jelas porsi proyek yang digarap Jasa Marga.

Adapun PT Wijaya Karya (Wika) mengaku hanya mengincar porsi minoritas dalam kongsi proyek jalan tol Trans Sumatera ini, yakni maksimal 20% atas total  pembangunan proyek jalan tol bebas hambatan di wilayah Sumatra ini.  Pasalnya, "Kami saat ini fokus menggarap proyek pembangkit listrik, bukan jalan tol, " ujar Suradi, Sekretaris Perusahaan Wika.