- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 2319
Bisnis.com, JAKARTA -- PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menargetkan komitmen pembiayaan hingga Rp10 triliun pada 2016 atau lebih dari dua kali lipat dari komitmen yang dibukukan sepanjang tahun ini.
Presiden Direktur IIF, Sukatmo Padmosukarso, sepanjang 2015 komitmen pembiayaan infrastruktur yang diberikan IIF mencapai hampir Rp 5 trilun. Komitmen tersebut berbentuk pinjaman maupun ekuitas.
"IIF terus berperan aktif dalam menyediakan pembiayaan jangka panjang kepada proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, baik dalam mata uang Rupiah maupun Dolar AS," ujarnya dalam siaran pers yang diterima bisnis.com, Jumat (11/12/2015).
Dia menambahkan, IIF memberikan fleksibilitas pembiayaan bagi para pengembang-pengembang proyek infrastruktur. Pasalnya, pembiayaan bisa diberikan dalam bentuk utang maupun ekuitas. Ini disesuaikan dengan karakteristik proyek infrastruktur yang akan dibiayai.
Dia menekankan, kehadiran IIF di bidang pembiayaan infrastruktur bukan untuk menggantikan sumber-sumber pembiayaan yang sudah ada. Sukatmo menyebut IIF hadir untuk menciptakan sinergi dengan penyedia-penyedia dana pembangunan infrastruktur lainnya sehingga struktur pembiayaan proyek infrastruktur tersebut menjadi lebih commercially viable.
Sebagaimana diketahui, pemegang saham IIF adalah Pemerintah Indonesia melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) bersama dengan Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC), Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Disamping itu IIF juga mendapat dukungan pinjaman dari World Bank, ADB, dan dari perbankan internasional.
By. Rivki Maulana
Narasumber : Bisnis.com
- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 2459
Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia perlu mengembangkan ekonomi kreatif sebagai salah satu aspek perekonomian andalan dalam menghadapi pasar bebas seiring dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
"MEA sudah di depan mata dan Indonesia harus terus bertumbuh dalam hal ekonomi kreatif," kata Ketua Bidang Organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat (11/12/2015).
Menurut Anggawira, potensi ekonomi kreatif Indonesia sangat besar dan potensial serta sektor tersebut juga dikenal sebagai sumber daya terbarukan yang tidak ada habisnya untuk diciptakan. Hal itu, ujar dia, berbeda dengan sumber daya alam yang suatu saat akan terancam habis atau menipis.
Lebih dari itu, lanjutnya, ekonomi kreatif juga dapat digunakan sebagai penguatan identitas bangsa Indonesia yang dikenal kaya akan nilai-nilai kearifan lokal. "Kehadiran asosiasi bertujuan mensinergikan potensi pengusaha untuk mendorong tumbuhnya start up bussiness (usaha pemula)," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Thomas Lembong merasa yakin bahwa Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam negeri mampu menghadapi pelaksanaan MEA, yang akan mulai berlaku aktif pada 1 Januari 2016.
"Saya sudah keliling ke daerah dan banyak melihat pameran UKM, saya percaya diri, banyak UKM yang punya lebih banyak cerita sukses dan melihat MEA sebagai peluang, bukan takut, merasa tertekan atau bertentangan dengan integrasi ASEAN," kata Thomas.
Ilustrasi MEA (Foto: Dokumentasi Setkab)
Narasumber : Metrotvnews.com
- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 2564
“Bansos ini bersifat swakelola dimana bentuk atap, rombong yang sudah didesain dan dibangun oleh koperasi pengelola penerima bansos,†kata Staf Ahli Bidang Pengembangan Iklim Usaha dan Kemitraan Kemenkop dan UKM, Hasan Jauhari saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penataan Sarana Usaha PKL di Bogor, Selasa (1/12/2015).
Lebih lanjut Hasan Jauhari menjelaskan sebaran koperasi yang menerima bantuan berada di sembilan terdiri dari 63 koperasi, Jawa (97), Sulawesi (53), Kalimantan (17), Bali, NTB dan NTT (29), serta Maluku dan Papua (12). “Program bantuan sosial berupa penataan dan dukungan saran usaha PKL melalui koperasi. Sehingga diharapkan dapat menguatkan komunitas PKL dalam membangun daya saing pasar, akses sumber daya produktif dan mampu menguatkan kelembagaan melalui koperasi,†ungkapnya.
Sementara itu ditempat yang sama Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kemenkop UKM, Emilia Suhaimi mengatakan para penerima bantuan juga diberikan bimbingan teknis terkait penggunaan anggaran. “Isu standardisasi dan investasi menjadi faktor kunci peningkatan daya saing UKM terutama dalam memasuki MEA," jelas Emilia.
"Alasan kami harus kuat adalah permasalahan klasik yang masih terus dihadapi KUMKM di tengah tantangan dunia usaha di era perdagangan global ini semakin beragam. Sehingga muaranya kembali pada kesiapan kapasitas dan kemampuan daya saing KUMKM,†tandasnya.
- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 2579
Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah menyatakan kesiapannya dalam menghadapi tantangan ekonomi di tahun-tahun mendatang. Bahkan, pemerintah juga siap melakukan perbaikan terhadap kinerja perekonomian yang di tahun ini dilanda kelesuan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui di tahun ini Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dihadapkan kepada sejumlah persoalan yang harus dibenahi. Bahkan, persoalan itu tidak hanya datang dari sisi ekonomi semata.
"Kalau tahun ini banyak sekali pembenahan internal yang dilakukan, hampir lebih dari setengah tahun. Nah, Januari 2016 bisa langsung tancap gas," kata Darmin, dalam acara 'Indonesia Economic Outlook 2016', yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (1/12/2015).
Selain itu, dirinya menjelaskan, pemerintah tidak menampik harus bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa Indonesia sudah melewati masa-masa terburuk. Hal ini bisa diindikasikan dari pertumbuhan yang mulai mengalami perbaikan.
"Sekitar tiga tahun lalu kita berhenti, ekonomi kita melambat, tapi pada saat ini berarti kita sudah siap membalikkan arah ini," ujar dia.
Dalam hal ini, tegas Darmin, kondisi positif sekarang ini tentu harus ditambah dengan menjalankan reformasi ekonomi yang sudah dimulai pemerintah dengan mengeluarkan paket kebijakan. "Apalagi, kebijakan yang menyentuh daerah, kalau pemerintah daerah bisa dibenahi maka itu bisa menciptakan optimisme," pungkas Darmin.
By.Suci Sedya Utami
Narasumber : METROTVNEWS.COM
- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 2363
Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengakui pemerintah akan tetap mendorong industri di waktu-waktu mendatang guna memperkuat perekonomian di dalam negeri. Pada konteks ini, BKPM berharap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VII milik pemerintah mampu memberikan dorongan terhadap kemajuan industri padat karya.
"Pastinya fokus pemerintah jelas mendorong industri. Salah satu kita perlu kedepankan industri padat karya," ujar Kepala BKPM Franky Sibarani, ketika ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (1/12/2015).
Dirinya menambahkan, target pemerintah untuk menciptakan dua juta lapangan kerja baru belum tercapai. Pasalnya, hingga Desember ini diperkirakan lapangan kerja baru yang tercipta hanya sekitar 1,4 juga hingga 1,5 juta lapangan kerja baru saja.
Dengan adanya paket kebijakan dari pemerintah, lanjut Franky, mampu memberikan insentif bagi industri padat karya. Sehingga industri padat karya mampu mendorong terciptanya lapangan kerja baru seperti yang diinginkan pemerintah.
"Tahun depan dengan paket yang sedang disiapkan berikan insentif industri padat karya, mempekerjakan 2.000 sampai 5.000 tenaga kerja atau lebih. Ke depan akan lebih banyak industri mendorong terjadinya peningkatan lapangan kerja baru," pungkas dia.
By. Eko Nordiansyah
Narasumber : METROTVNEWS.COM
Semua Berita