Ditulis oleh Administrator

Kategori: Berita

Diperbarui pada 16 Jun 2016

Dilihat: 3328

JAKARTA. PT Trans Marga Jateng (TMJ) selaku operator Jalan Tol Semarang-Solo menyediakan dana talangan guna menyelesaikan pembebasan lahan di Seksi III, IV, dan V ruas tol tersebut.

"Untuk pembebasan lahan kami sudah siapkan dana talangan sebesar Rp 500 miliar," kata Direktur Teknik Operasi PT TMJ, Ari Irianto, di Semarang, Selasa (26/4/2016).

Penyediaan dana talangan tersebut tak terlepas dari telah habisnya dana pembebasan lahan Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) tahun ini.

Akibatnya, Kementerian PUPR mesti mengupayakan dana pembebasan lahan infratsruktur dari Bantuan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan.

Hingga saat ini pembebasan lahan di Seksi III Jalan Tol Semarang-Solo ruas Bawen-Salatiga sudah selesai 92,7 persen dan menyisakan 7,3 persen lagi.

"Untuk Seksi III kami akan gunakan kurang lebih Rp 50 miliar karena masih ada beberapa masalah yang mesti diselesaikan pusat," ujar Ari.

Kendala pembebasan lahan diakui Ari karena masih adanya beberapa lahan milik desa (Tanah Kas Desa) dan lahan milik Warga Terkena Proyek (WTP) yang sempat terhenti akibat adanya peralihan peraturan sejak 1 Januari 2016.

Regulasi yang digunakan saat ini adalah Undang-Undang (UU) tentang Pengadaan Tanah yang baru yaitu UU no.2 tahun 2012.

Sementara sisanya sebesar Rp 450 miliar akan digunakan PT TMJ untuk membebaskan lahan di Seksi IV ruas Salatiga-Boyolali sepanjang 24,40 kilometer dan Seksi V ruas Boyolali-Kartasura sepanjang 7,64 kilometer.

Untuk Seksi IV pembebasan lahannya sendiri baru mencapai 36,46 persen, sedangkan Seksi V baru mencapai 43,92 persen.

Ari menyebutkan, target pembebasan lahan berdasarkan janji pemerintah adalah pada April 2016. Namun, hingga saat ini pembebasan lahan masih banyak kurangnya.

Meski begitu, Ari tetap berharap Tol Semarang-Solo bisa beroperasi keseluruhan tepat waktu.

"Kami harap keseluruhan seksi pada Jalan Tol Semarang-Solo dapat selesai dibangun pada akhir tahun 2017 dan beroperasi pada awal tahun 2018," pungkas Ari. (Penulis: Ridwan Aji Pitoko)

Narasumber : Kontan.co.id

Ditulis oleh Administrator

Kategori: Berita

Diperbarui pada 16 Jun 2016

Dilihat: 3428

JAKARTA. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan mendorong pembangunan infrastruktur dengan menggunakan skema penjaminan untuk mengundang minat dan keterlibatan investor swasta maupun badan usaha dalam pembiayaan proyek.

"Kita ingin mendorong peran swasta lebih besar ke infrastruktur, tapi mereka tidak ingin terekspos risiko, maka harus ada mitigasi agar proyek infrastruktur 'feasible' dikerjakan swasta," kata Bambang dalam acara penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol Batang-Semarang di Jakarta, Rabu.

Bambang menjelaskan peran swasta dalam pembangunan sarana infrastruktur sangat penting karena pemerintah tidak bisa mengandalkan dana untuk proyek infrastruktur strategis dari APBN yang terbatas.

Untuk itu, agar proyek pembangunan infrastruktur utama seperti bandara maupun jalan tol bisa berjalan maksimal, maka pemerintah harus memberikan penjaminan terhadap jalannya proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) itu.

"APBN ada keterbatasan, dan pemerintah seharusnya fokus ke infrastruktur yang tidak diminati swasta. Maka kami membiasakan swasta untuk melakukan KPBU dengan KL agar pembangunan infrastruktur tidak lagi bergantung pada APBN," ujarnya.

Bambang pun memberikan apresiasi kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) yang mau menjamin proyek jalan tol Batang-Semarang, yang memiliki prospek bagus untuk mendorong konektivitas di Jawa dalam jangka panjang.

"Kita ingin ini selesai agar perekonomian Jawa tumbuh lebih cepat, perjalanan transportasi darat lebih nyaman dan yang terpenting ada konektivitas. Mudah-mudahan proyek lain dengan skema KPBU bisa terpakai untuk mempercepat infrastruktur," katanya.

Selain itu, dengan pemberian jaminan oleh PT PII, maka proyek jalan tol yang menjadi bagian dari tol Trans Jawa ini dapat menjadi lebih layak dibiayai oleh sektor perbankan (bankable) dan bebas dari risiko politik.

Dalam kesempatan itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) diwakili BPJT, menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Batang-Semarang dengan Badan Usaha Pemenang Lelang yaitu PT Jasamarga Semarang Batang.

Pada saat yang sama, dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Badan Usaha PT Jasamarga Semarang Batang (konsorsium PT Jasa Marga dan PT Waskita Karya Toll Road) dan PT PII serta Perjanjian Regres antara PT PII dengan Menteri PUPR sebagai PJPK.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengharapkan penjaminan untuk proyek Batang-Semarang ini bisa mendukung percepatan penyelesaian jalan tol Jakarta-Semarang pada 2018.

"Proyek jalan tol ini merupakan salah satu ruas yang potensial dikembangkan untuk meningkatkan konektivitas serta mendorong penyebaran pembangunan sehingga memunculkan alternatif wilayah lain sebagai pusat pembangunan pemukiman dan kawasan industri," katanya.

Basuki menambahkan penandatanganan proyek jalan tol ini telah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan jalan bagi masyarakat sehingga jalan tol Trans Jawa dapat segera terwujud.

"Kita yakin bagian tol trans jawa Jakarta-Semarang bisa tersambung pada 2018, setelah itu kita harus selesaikan Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto dan Mojokerto-Surabaya," ujarnya.

Proyek jalan tol Batang-Semarang sepanjang 75 kilometer dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp11 triliun merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur.

Proyek infrastruktur strategis nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 3 Tahun 2016 ini menggunakan skema KPBU dan merupakan proyek jalan tol pertama yang diberikan penjaminan oleh Menteri Keuangan oleh PT PII.

Berdasarkan Perpres Nomor 38 Tahun 2015, terdapat 19 sektor infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang dapat dikerja samakan dan dapat diberikan penjaminan oleh pemerintah, salah satunya adalah sektor jalan.

Reporter Dikky Setiawan
Editor Dikky Setiawan

Narasumber : Kontan.co.id

Ditulis oleh Administrator

Kategori: Berita

Diperbarui pada 16 Jun 2016

Dilihat: 3447

SEMARANG. Pembebasan tanah ruas tol Semarang - Solo terus dikebut. Untuk seksi III yaitu ruas Bawen - Salatiga, proses pembebasan lahan saat ini sudah mencapai 92,7%.

Menurut Arie Irianto, Direktur Teknik dan Operasi PT Trans Marga Jateng, masih tersisa beberapa lahan milik desa (tanah kas desa) dan lahan milik warga terkena proyek (WTP) yang pembebasan sempat terhenti akibat adanya peralihan peraturan sejak 1 Januari 2016 yang menggunakan Undang Undang tentang Pengadaan Tanah baru yaitu UU no 2 tahun 2012.

Masalah lainnya terkait hal teknis. "Jadi misalnya ada tanah yang sudah dapat izin pembebasan sejak Januari. Namun orang yang memiliki baru pindah bulan Maret. Ini yang jadi kendala," kata Arie (26/4).

Curah hujan yang tinggi juga membuat pekerjaan konstruksi mengalami kendala.

Selanjutnya untuk seksi IV Semarang - Solo yang membentang dari Salatiga - Boyolali dan seksi V ruas Boyolali - Kartasura masih dalam tahap pembebasan lahan.

Untuk seksi IV kemajuan pengerjaan proyek sebesar 36,46% dan seksi V, progress-nya sebesar 43,92%.

"Diharapkan keseluruhan seksi jalan tol Semarang - Solo dapat selesai konstruksi pada akhir tahun 2017 dan beroperasi pada 2018," kata Arie.

Reporter Eldo Christoffel Rafael
Editor Sanny Cicilia

Narasumber : Kontan.co.id

Ditulis oleh Administrator

Kategori: Berita

Diperbarui pada 16 Jun 2016

Dilihat: 3213

BANDAR LAMPUNG. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan mengatakan pembebasan lahan tol Trans-Sumatera ruas Bakauheni--Terbanggi Besar sepanjang 140 kilometer tinggal menunggu tahap penyelesaian pembayaran.

"Pembebasan lahan tol Trans-Sumatera di Lampung sepanjang yang saya tahu sudah berjalan tinggal penyelesaian pembayaran," kata Ferry Mursyidan Baldan usai Seminar Nasional Membangun Indonesia dari Pinggiran bertajuk "Transformasi Agraria dan Tata Ruang Untuk Membangun Desa" di Universitas Lampung (Unila), Bandarlampung, Selasa (26/4).

Menteri Ferry  menyebutkan, segala urusan teknis yang menyangkut verifikasi, sertifikasi, ukuran, serta orang penerima pembayaran ganti rugi sudah jelas, tinggal menunggu tahapan pembayaran.

Sebelumnya, menurut Ferry, Presiden Joko Widodo telah menyetujui pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan tol di Provinsi Lampung sebesar Rp 1,2 triliun.

Mantan anggota Komisi II DPR RI itu menjelaskan pembangunan jalan tol Trans Sumatera khususnya di Sumatera Selatan dan Lampung hingga sekarang belum menemui masalah yang berarti.

Mengingat pembanguan jalan tol di dua provinsi itu, ditempuh sejak awal, artinya tim gabungan Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, pemerintah provinsi, BUMN, dan pihak lain telah berkoordinasi untuk percepatan pembangunan jalan bebas hambatan tersebut.

"Proses pembangunannya berjalan sesuai jadwal," tambah politisi Partai NasDem tersebut.

Sementara itu, pengerjaan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni--Terbanggi Besar di kawasan Desa Sabahbalau Lampung Selatan telah mencapai sekitar 8 kilometer (km).

"Kami telah menyelesaikan sekitar 7,9 km lebih atau hampir delapan kilometer jalan tol yang sudah selesai proses rigidnya atau dicor beton bagian atasnya," kata Kepala Logistik PT Waskita Karya, Sugiyono.

Pihaknya juga masih menunggu proses sanggahan untuk lahan di Desa Lematang Lampung Selatan sepanjang 2 kilometer untuk selanjutnya dikerjakan pembangunannya setelah ganti rugi lahan dibayarkan dan diserahkan ke PT Waskita Karya.

Menurut Sugiyono, PT Waskita Karya masih menunggu proses tersebut untuk selanjutnya mengerjakan pembangunan jalan tol untuk ruas di Desa Lematang, Lampung Selatan, mengingat beberapa ruas jalan tol telah dikerjakan.

"Ada dua alat berat untuk rigid masih menganggur mengingat ganti rugi lahan di desa itu belum selesai," katanya pula.

Ia menyebutkan, PT Waskita Karya selaku kontraktor pembangunan jalan tol Trans Sumatra ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, Lampung akan mempercepat pembangunan jalan bebas hambatan tersebut, jika proses yang berhubungan dengan lahan itu telah selesai dan diserahkan ke PT Waskita Karya.

Berdasakan informasi, lanjut Sugiyono, lahan untuk pembangunan jalan tol itu diperkirakan akan selesai proses ganti ruginya pada Mei 2016.

Narasumber : Kontan.co.id